0017 - Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang - undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negera Repoblik Indonesia Tahun 199 Nomor &%, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 3)
2. Undang - undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266)
3. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355)
4. Undang - Undang RI nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Derah sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4844)
6. Undang - Undang RI nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
7. Undang _ Undang RI nomor 31 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747)
8. Undang - Undanng RI Nomor Tahun 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan  Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (